Dasar Hukum Pengaturan Keamanan Bandar Udara

Posted by PERUSAHAAN JASA SATPAM on Juni 1, 2012
Posted in: ilmu satpam. Tagged: , . 1 Komentar

Peraturan -Peraturan Nasional

  1. Undang – Undang No. 1 tahun 2009 tentang  Penerbangan.
  2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
  3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
  4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut Pesawat Udara Sipil.
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/40/II/1995 Juklak KM 14 tahun 1989.
  6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/12/I/1995 tetang Surat Tanda Kecakapan Operator Peralatan Security dan Petugas Pemeriksa Penumpang.
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/100/VII/2003 Juknis : Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil.
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/253/XII/2005 tentang Evaluasi Efektifitas Program Nasional Pengamanan Bandar Udara Sipil (Quality Control).
  9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Pengamanan Bandar Udara Sipil.
  10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/43/III/2007 tentang Penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara pada penerbangan Internasional.
  11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU.6132/DKP.1821/2007 tentang Remote Control Toys (RCT).

Peraturan-Peraturan Internasional :

  1. Annex 17 ICAO : Security (Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference).
  2. Annex 18 ICAO : The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
  3. Document 8973 : Security Manual.
  4. Document 9284 : Technical Instruction of The Safe of Dangerous Goods by Air.
  5. Surat Edaran ICAO Nomor : AS 8/11-06/100 confidential tanggal 1 Desember 2006 perihal Recommended Security Control Guidelines for Screening Liquids, Aerosols and Gels.

One comment on “Dasar Hukum Pengaturan Keamanan Bandar Udara”

  1. Menanggapi artikel diatas SKEP/100/VII/2003 ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan :

    1. Bagaimana penanganan senjata api dan amunisinya bila pesawat sipil digunakan/ dicharter oleh pasukan untuk mobilisasi operasi keamanan militer didaerah konflik , dimana senjata dan amunisi yang dibawa melebihi ketentuan pada peraturan penerbangan sipil ? ( misal 50 pasukan , 50 senjata laras panjang , 50 pistol, 4000 butir peluru , 100 granat )

    2. Bagaimana dengan masalah asuransinya bila terjadi accidence atau incidence dikarenakan amunisi nya meledak misalnya ? atau terjadi di sesuatu ditempat tujuan yg diketahui sdg ada konflik ?

    3. Apakah pengangkutan / penerbangan seperti ini menjadi kewajiban perusahaan penerbangan sipil yang berkaitan dengan bela negara ?

    4. Apakah penerbangan ini harus mendapatkan ijin khusus / tertulis dari perhub udara atau Dephan ? Bagaimana kalau permintaan pengangkutanya mendadak ( sabtu atau minggu ) ?

    Terima kasih

    Balas

Tinggalkan komentar